Blog entries   |  Retorika Politik dalam Ruang Publik Media di Era Post-Truth

Retorika Politik dalam Ruang Publik Media di Era Post-Truth

Foto kenangan Afriadi saat jadi demonstran ketika kuliah di UIN Jakarta

Foto kenangan Afriadi saat jadi demonstran ketika kuliah di UIN Jakarta

Oleh: Afriadi Rosdi

Tugas Makalah Kuliah Magister STIKOM-InterStudi

LATAR BELAKANG

“We are all on the receiving end of a great many more lies than in the past,” ujar Sissela Bok. (Keyes, 2004). Ungkapan Sissela tersebut dikutip Keyes jauh sebelum era media bertahta di tangan individu-individu lewat media sosial. Tapi kebohongan itu telah dilakukan oleh banyak orang, para pembohong.

“Kebohongan” yang dimaksud oleh Keyes adalah pernyataan palsu yang dibuat dengan sengaja, dengan maksud untuk menipu; dan “Pembohong” yang dimaksud adalah orang yang dengan sengaja menyampaikan informasi palsu, berniat untuk menipu. (Ibid, hal. 24)

Kebohongan dan pembohong seperti yang dimaksud Keyes tumbuh sumbur di era ketika media sudah menjadi milik semua orang dan menyentuh semua orang dengan mudah. Kebohongan diciptakan oleh siapa saja, dan disebarkan secara luas. Semakin spektakuler dan sensasional kebohongan tersebut maka semakin cepat dia menyebar luas, viral. Media sebagai ruang publik menjadi sesak oleh kebohongan.

Kebohongan yang menyebar di ruang publik media ada yang dilakukan lewat sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Berbohong secara sembunyi-sembunyi, bahwa pelaku tak berani menampakkan identitasnya secara nyata, atau dikenal juga dengan istilah annonym. Sementara pembohong yang terang-terangan dilakukan para pencari sensasi dan kehebohan.

Elit politik termasuk dalam bagian pembohong yang terang-terangan. Cara lazim yang dipakai elit politik dalam menyampaikan kebohongan adalah melalui pernyataan-pernyataan politik –disebut retorika politik– baik disampaikan pada saat pidato resmi, konferensi pers, ataupun lewat rilis. Tak semua publik bisa mendeteksi kebohongan yang tersembunyi dalam retorika politik elit, sehingga tak heran banyak yang tertipu, mempercayai kebohongan sebagai kebenaran.

Merujuk pada pemikian Haryatmoko (2017), kebingungan publik dalam membedakan kebohongan dan kebenaran di antaranya disebabkan oleh beberapa hal: pertama, teknologi telah mengacaukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika; kedua, banyak orang atau kelompok merasa nyaman dengan informasi yang telah dipilih; ketiga, media lebih banyak menekankan sensasi sehingga hanya berita sensasional dan spektakuler yang yang disebut worth news; keempat, terjadinya devaluasi kebenaran sebagai dampak dari narasi politisi penebar demagogi. (Haryatmoko, 2017)

Tahun 2016 dikenal sebagai tahun kedigjayaan kebohongan dalam politik. Pemicu utamanya adalah kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat, dengan aktor pembohong utama Donald Trump. Trump bahkan menyerang pers sebagai pendusta dalam upaya memuluskan kebohongannya ke publik. Pers-pers yang kritis dan berusaha membuktikan kebohongannya dia serang balik sebagai pendusta. Secara lebih sarkastis, Trump menyebut wartawan sebagai spesies yang paling tidak jujur di planet  ini. (Armanda Medeiros dalam Llorente, 2017)

Maraknya retorika politik penuh kebohongan di Pipres Amerika Serikat melambungkan istilah post-truth sebagai word of the year 2016 seperti dirilis oleh The Oxford Dictionary. (Llorente, 2017).  Dengan mengutip catatan Wisnu Prasetya Utomo, Damhuri Muhammad menyatakan bahwa jumlah penggunaan istilah post-truth di tahun 2016 meningkat 2.000 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015. (Damhuri Muhammad, 2018).

Begaimana dengan Indonesia, apakah retorika politik kebohongan sebagai karakteristik era post-truth juga menjalari elit-elit politik kita? Makalah ini mencoba membincang hal tersebut.

 

RUMUSAN MASALAH

Masalah yang akan diangkat dalam makalah ini bertumpu pada pertanyaan, “Seperti apa retorika politik post-truth dipraktekkan oleh elit politik Indonesia?”

 

TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah dalam rangka memahami dan menganalisis retorika elit dalam ruang publik yang berkaitan dengan ciri-ciri era Post-Truth.

 

KAJIAN TEORITIS

Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat dua istilah terlebih dahulu, yaitu: era post-truth dan ruang publik media. 

1. Era Post Truth

Istilah post-truth sudah muncul di majalah The Nation pada tahun 1992 dalam kasus Perang Teluk. Kemudian Ralp Keyes menulis buku The Post-Truth Era (2004), dan tahun 2016 menjadi kata paling mendunia karena kasus Brexit dan Pilpres Amerika Serikat. (Subhan dalam Kompas, 20/01/2018).

Menurut Llorente (2017: 9), istilah post-truth merujuk pada kondisi sosial politik dimana “objektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memihak ke keyakinan meskipun sebenarnya fakta menunjukkan hal berbeda (objectivity and rationality give way to emotions, or to a willingness to uphold beliefs even though the facts show otherwise). Fransisco Rosales (dalam Llorente, 2017: 49) mendefinisikan istilah ini dengan “apa yang tampaknya benar, menjadi lebih penting daripada kebenaran itu sendiri.” Sementara Blogger David Roberts (2010), seperti diungkap M Subhan SD (Kompas, 20/01/2018) mendefinisikan istilah tersebut sebagai budaya politik di mana politik (opini publik dan narasi media) hampir sepenuhnya terputus dari substansi kebijakan. Dan kata Keyes, “Truth” has been displaced by “believability”. (Keyes, 2004: 10)

Di era post-truth, disinformasi menjadi senjata penting politisi untuk memenangkan pertarungan kepentingan. Semua gerakan politik yang mau mendeskriditkan penguasa atau lawan politik berusaha menggunakan unsur-unsur yang lebih sentimental/emosional daripada yang rasional. Tujuannya untuk menciptakan dan membakar emosi massa. (Haryatmoko, 2018)

Inti komunikasi dalam politik adalah persuasi, yaitu sebuah upaya sadar untuk mengubah atau mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku masyarakat melalui penyampaian pesan atau retorika. (Idham Holik, bahan ajar). Politisi yang piawai menyesuaikan diri dan membaca kecendrungan massa sering melakukan manipulasi informasi dan fakta demi membangkitkan emosi massa. Akhirnya manipulasi menyusup dalam setiap retorika.

Di era post-truth, dimana keyakinan dan emosi lebih berkuasa dibanding rasionalitas dan fakta, politisi semakin gemar memainkan senjata disinformasi, menyerang lawan politik dengan hal-hal yang bersifat sentimental, serta menggunakan pesan-pesan palsu yang sarat dengan kekuatan tendensius. Seperti ditulis Haryatmoko (2018) sebagai instrumen persuasi, post-truth membidik empat hal: pertama, bentuk rekayasa informasi agar orang bingung dalam menafsirkan realita; kedua, manajemen taktik konspirasi dengan membangkitkan kecurigaan dan permusuhan antara kelompok-kelompok masyarakat; ketiga, menciptakan mitos-mitos politik; dan keempat, self-fulfilling prophecy, yaitu pembenaran argumen politikus bahwa korban atau kerusuhan sebagai konsekuensi logis demagog yang tak didengar.

Di era post-truth, seperti diungkap M. Subhan SD, politik lebih banyak diwarnai dengan pengungkapan sisi negatif pihak lain daripada mempromosikan sisi positif yang dimiliki. Banyak yang sibuk dengan mengorek-ngorek kekurangan pihak lain ketimbang menaburkan benih-benih keunggulan yang dapat menjadi nilai jual di depan publik.  (Kompas, 20/01/208)

2. Ruang Publik Media

Ruang publik menurut Habermas, seperti dikutip F Budi Hardiman (2009:135) adalah ”keadaan dapat diakses oleh semua orang”. Ruang publik tersebut merupakan lokus bagi pertarungan sekaligus pembentukan opini. Semua pihak kepentingan berupaya memenangkan opini melalui ruang publik. Beragam cara diupayakan, mulai dari memainkan pengaruh, mengirim aktor-aktor sebagai agen penyambung lidah pembentuk opini, hingga menerbitkan dan mengendalikan media.

Tak dapat disangkal bahwa media adalah salah satu ruang publik yang efektif dalam membentuk dan memenangkan opini masyarakat. Di era sebelum digital, media masih bersifat satu arah, one to many. Sehingga siapa yang bisa menguasai media maka dia bisa menguasai opini masyarakat. Tapi di era digital, dengan bantuan kemajuan internet, media sudah bersifat interaktif: many to one, one to one. Inilah era third age of political communication, ujar Kavanagh dan Blumler (1999).  Di era ini, media cetak dan media penyiaran kehilangan tempatnya sebagai saluran utama komunikasi politik. Posisinya tergantikan oleh perangkat baru bernama internet. Interkoneksi antarwarga negara atau hubungan antara infrastruktur dan suprastruktur politik dalam sistem politik dapat berjalan tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu. Informasi dan komunikasi dipertukarkan secara sangat cepat lewat media-media berbasis internet, seperti sosial media, media online, aplikasi pesan instant, dan sebagainya. (Kavanagh & Blumler, 1999).

Ruang publik media berbasis internet merupakan salah satu sebab bagi tumbuh suburnya kebohongan dalam politik –dan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.  Penyampaian informasi yang mudah dan menyebar ke semua orang secara cepat, menyebabkan publik dijejali informasi-informasi yang beragam. Belum sempat membaca informasi yang satu, sudah muncul ratusan informasi lainnya. Informasi demi informasi berkelebat secara tepat. Tommy F Awuy (2018) mengistilahkannya dengan klebatologi.

Karena beragamnya informasi yang masuk, sang penerima pada akhirnya lebih memilih informasi-informasi yang mereka sukai, sesuai dengan keyakinan dan kecendrungan emosinya. Kondisi inilah yang membangkitkan ghirah politisi untuk memproduksi pesan berorientasi menyasar emosi. Akhirnya, emosi dan keyakinan personal lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik ketimbang fakta obyektif.

 

PEMBAHASAN

Post-truth pada dasarnya sudah lama berkembang di Indonesia. Tradisi lisan masyarakat Indonesia melahirkan cerita dan pandangan yang tidak memiliki fakta kuat dan hanya berlandaskan pada keyakinan semata. Rumor politik menyebar secara mudah dari warung ke warung dan tempat-tempat kongkow. Ditunjang oleh rendahnya budaya literasi, budaya membaca, menyebabkan masyarakat Indonesia mempunyai tingkat kemalasan yang tinggi memverifikasi dan memfilterisasi semua cerita yang mereka terima. Sehingga rumor dipercaya sebagai kebenaran, desas-desus dianggap sebagai fakta.

Dalam setiap kontestasi politik, baik di tingkat daerah (Pilkada) maupun tingkat nasional (Pilpres), desas-desus, kebohongan diproduksi secara massif oleh setiap kontestan. Tak ada penghargaan terhadap kevalidan fakta. Fakta yang ada dimanipulasi. Yang diutamakan adalah bagaimana mengaduk emosi massa untuk kepentingan politik pemenangan.

Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah contoh sempurna bagaimana mudahnya opini masyarakat Indonesia dikendalikan oleh fakta-fakta yang dimanipulasi dan retorika politik penuh kebohongan. Ranah politik yang sejatinya bersifat profan, duniawi, tiba-tiba menjadi sakral, dimana pilihan masyarakat terhadap calon tidak lagi berlandaskan pada ukuran-ukuran profesionalitas calon, tapi disangkutpautkan dengan urusan surga neraka. Karena bersifat sakral, maka apapun boleh dilakukan untuk mengalahkan calon yang dianggap bisa membawa umat masuk neraka, termasuk ujaran kebencian. (Mengenai ragam ujaran kebencian di Pilkada DKI Jakarta 2017, salah satunya bisa dibaca hasil penelitian Christiany Judhita [2017]).

Kemalasan masyarakat Indonesia memverifikasi fakta, keberpihakan yang lebih besar kepada sisi emosi dan keyakinan, menjadi ladang subur bagi politisi memproduksi kebohongan dan manipulasi untuk tujuan politik. Pelajaran berharga di masa Pilkada DKI Jakarta, betapa pemanfaatan emosi massa untuk tujuan-tujuan politik terlalu mahal harganya untuk persatuan dan kesatuan bangsa, bukannya menyetop para politisi untuk meninggalkan retorika politik berkarakter post-truth. Alih alih, hal tersebut malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik ke depan, salah satunya menuju Pilpres 2019.

Saya ingin menghadirkan dua contoh terbaru terkait retorika politik elit yang berkarakter post-truth ini.

Pertama, Amien Rais. Ketua MPR periode 1999-2004 ini melontarkan retorika politik yang menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo (selanjutnya ditulis Jokowi) membagi-bagikan sertifikat kepada warga. Pada saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi “Bandung Informal Meeting di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika Bandung, Minggu, 18 Maret 2018, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, “Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” (Detik, 18/3/2018).

Kedua, Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra ini semakin menunjukkan ghirah mencari kehebohan dengan melontarkan banyak pernyataan yang kontroversial dan menyerang banyak pihak. Ada dua pernyataan Prabowo yang menarik untuk dicermati. Pernyataan pertama berkaitan dengan Indonesia bubar tahun 2030. Pidato Prabowo yang berisi prediksi ‘Indonesia Bubar 2030’ sejatinya tidaklah baru karena disampaikannya pada Oktober 2017 lalu dalam Konferensi Nasional dan Temu Kader Partai Gerindra. Hanya saja menjadi viral karena diupload dalam akun resmi Facebook Partai Gerindra pada tanggal 19 Maret 2018. Prabowo memprediksi Indonesia bubar 2030 berdasarkan kutipan sebuah novel fiksi karya PW Singer dan August Cole berjudul “Ghost Fleet”. Pidato tersebut berbunyi demikian,

Saudara-saudara! Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara. Gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi, di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian dimana republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung! Mereka ramalkan kita ini bubar.

Bung!
Mereka ramalkan kita ini bubar, elite kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.
Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian! (Detik.com, 21/3/2018)

Retorika politik Amien Rais dan Prabowo tersebut memenuhi semua unsur politik post-truth seperti disebutkan oleh Haryatmoko dan M. Subhan SD sebagaimana telah diulas di atas.

Pertama, bentuk rekayasa informasi agar orang bingung dalam menafsirkan realita.  

Dalam konteks retorika Amien Rais, mantan Ketua Umum PAN ini mengangkat informasi kepemilikan 74% tanah oleh sekelompok orang, kemudian membandingkannya dengan penyerahan sertifikat oleh Jokowi hanya sekian hektar, untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa bagi-bagi sertifikat pada dasarnya hanyalah pengibulan. Secara sepintas, kesimpulan tersebut seperti mengandung kebenaran karena Jokowi seolah-olah menutupi fakta keberpihakannya kepada segelintir orang yang memiliki 74% tanah Indonesia dengan cara berbagi hal yang sedikit. Pengandaian kasarnya seperti “berbagi sedikit tanah setelah menyerahkan hampir 74% tanah kepada segelintir orang”; “menutupi kejahatan besar dengan kedermawanan  yang dipertontonkan.” Dan jelas itu adalah pengibulan terhadap masyrakat.

Berpikir sampai poin data itu maka Amien Rais menjadi seolah benar. Tapi apakah fakta sebenarnya seperti itu? Disinilah misinformasi itu tersimpan. Kepemilikan tanah sebesar 74% oleh segelintir orang tersebut bukan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Seperti dikatakan oleh Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi, Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN sekarang) adalah pejabat yang paling royal memberikan izin kepemilikan tanah kepada penguasa.  “Zulkifli Hasan memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu dengan luas 1,64 juta hektare atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” ujar Vanda. (Tempo.co, 22/3/2018). Zulkifli Hasan pun terpaksa memberikan penjelasan terkait pernyataan dari Vanda tersebut, bahwa izin lahan tersebut lebih banyak untuk keperluan mendukung program swasembada pangan di era pemerintahan SBY. (Kompas.com, 23/03/2018)

Terkait retorika Indonesia Bubar 2030 Prabowo, rekayasa informasi dalam hal ini sangat nyata. Data yang dijadikan rujukan oleh Prabowo adalah novel fiksi berjudul “Ghost Fleet”.  Novel ini sendiri tidak pernah menyebut Indonesia bubar 2030. Ghost Fleet sendiri lebih banyak menggambarkan perang antara China dan Amerika Serikat pada tahun 2030 ketimbang sebab musabab Indonesia tidak lagi eksis. Kata ‘Indonesia’ memang disebut dalam Ghost Fleet, namun hanya tujuh kali di enam halaman dari 400 lebih halaman yang ada.Indonesia yang sudah tidak lagi eksis disinggung pertama kali pada Bagian I halaman 13. Singer dan Cole menuliskan kata ‘former Republic of Indonesia’ atau bekas Republik Indonesia. Akan tetapi, Indonesia yang sudah tidak lagi eksis hanya diceritakan sebatas cerita pembuka dan hanya satu kalimat saja. (CNNIndonesia.com, 22/03/2018)

Kedua, manajemen taktik konspirasi dengan membangkitkan kecurigaan dan permusuhan antara kelompok-kelompok masyarakat.

Retorika Amien Rais terkait pengibulan membangkitkan rasa kecurigaan dan permusuhan kepada sekelompok orang elit yang menguasai 74% tanah Indonesia. Sangat gampang ditebak bahwa sekelompok elit tersebut adalah orang-orang terkaya di Indonesia yang mayoritas etnis China. Kelompok ini juga sering dicurigai sebagai sangat berkuasa di Indonesia dalam mendikte dan mengendalikan pemerintah. Siapapun yang berkuasa, semua tunduk dan patuh pada kendali mereka. Tak terkecuali Presiden Jokowi. Pembiaran yang dilakukan oleh Jokowi kepada mereka –seperti tuduhan Amien Rais—merupakan bagian dari mempertegas kesan tersebut.

Mengaduk emosi massa dengan mempertentangkannya dengan orang-orang superkaya Indonesia beretnis China adalah hal jamak digaungkan oleh elit politik. Tak heran karena sentimen anti-China juga sangat besar dalam masyarakat Indonesia. Sehingga isu ini menjadi sangat populis, bisa merebut emosi massa. Ketika mengangkat isu ini, maka Amien Rais sedang berusaha membenturkan antara kelompok kelas bawah dengan orang superkaya. Dan tujuan politiknya adalah men-down-grade citra yang sedang dibangun oleh Jokowi sebagai memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil lewat kepemilikan tanah secara sah, bahwa hal tersebut hanya kamuflase semata. Fakta sebenarnya adalah Jokowi berpihak kepada elit kaya tersebut dengan membiarkan mereka menguasai sebagian besar tanah yang dimiliki oleh bangsa ini.

Pun demikian dengan retorika Prabowo. Inti argumen dari penyebab Indonesia bubar yang digaungkan Prabowo adalah terjadinya ketimpangan yang begitu besar di Indonesia. Mari kita lihat alasan yang dipakai Prabowo kenapa Indonesia bisa bubar tahun 2030: 1) Bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. (2) Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. (3) Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.

Argumen yang dibangun Prabowo setali tiga uang dengan argumen Amien Rais, yaitu adanya pembiaran terhadap ketimpangan ekonomi yang begitu besar.

Ketiga, politik lebih banyak diwarnai dengan pengungkapan sisi negatif pihak lain daripada mempromosikan sisi positif yang dimiliki.

Tak bisa disangsikan bahwa retorika Amien Rais dan Prabowo mengungkap sisi negatif pemerintah sekarang yang dikepalai Jokowi. Terlepas apakah sisi negatif tersebut benar adanya atau tidak, opini masyarakat berusaha dibangun bahwa  pemerintah mempunyai sisi negatif yang sangat fatal, yaitu tidak berpihak kepada mayoritas masyarakat Indonesia.

 

KESIMPULAN

Mudahnya retorika politik berkarakter post-truth tumbuh subur di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal yang saling mendukung. Pertama, kultur lisan masyarakat Indonesia yang rendah literasi. Kedua, ruang publik media yang sudah sangat terbuka dan mudah diakses oleh segenap masyarakat Indonesia. Ketiga, kepentingan politik para elit politik untuk merebut simpati dan kepercayaan publik dengan menyodorkan hal-hal yang sesuai dengan kesukaan dan keyakinan mayoritas.

Inilah masalah serius yang sedang dihadapi bangsa ini: di satu sisi masyarakatnya suka hal-hal yang bersifat sensasional dan dekat dengan keyakinan mereka, di sisi lain retorika politik populis adalah cara efektif dalam merebut simpati publik. Karenanya sulit untuk mengharapkan para elit mengurangi retorika politik yang manipulatif dan mengaduk-aduk emosi massa selama hasrat meraih kekuasaan lebih besar dibanding keberpihakan terhadap etika politik dan kemauan memberikan pendidikan/pencerahan  politik kepada warga negara. Wallauhu’alam bis shawab.**

____

REFERENSI

 Buku / Jurnal

Habermas, Juergen. (2015). Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis (Cetakan ke-5). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hardiman, F. Budi (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Holik, Idham (tanpa tahun), Komunikasi Strategis Dalam Retorika Politik. Bahan Ajar

Juditha, Christiany (2017). Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Jurnal Kominfo, Desember 2017

Kavanagh, J. G., & Blumler, D. (1999). The Third Age of Political Communication: Influences and Features. Political Communication , XVI, 209-230.

Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Comtemporery Life. New York: St. Martin’s Press.

Llorente & Cuenca. (2017). The Post-Truth Era: Reality vs. Perception. Spanyol: Uno Magazine.

 

Media (Koran / Online)

Damhuri Muhammad, Mencari Kabar “Mutawatir”, dalam Kompas, 15 Maret 2018, hal 6.

Disebut sebagai Menhut yang Paling Banyak Beri Izin Perkebunan, Ini Tanggapan Zulkifli Hasan, Kompas.com, 23 Maret 2018, diakses 6 April 2018

Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah, Kompas.com, 19 Maret 2018, diakses 4 April 2018

Haryatmoko, Ketika Emosi Dominasi Politik, Kompas, 15 November 2017, hal. 6.

Infografis, Bertubi-tubu Serangan Amien Rais Kepada Jokowi, Detik.com, 19 Maret 2018, diakses 4 April 2018

Jawab Amien Rais, Greenomics: Menteri dari PAN Banyak Bagi Tanah, Tempo.co, 22 Maret 2018, diakses 6 April 2018

Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah, Amien Rais: Pengibulan!, Detik.com, 18 Maret 2018, diakses 4 April 2018

M. Subhan, SD, Kekumuhan Politik Post-Truth,  Kompas, 20 Januari 2018, hal 2.

PDIP Nilai Pidato Prabowo ‘RI Bubar 2030’ Imajinasi Destruktif, Detik.com 21 Maret 2018, diakses 6 April 2018

Prabowo Sebut Indonesia Bubar 2030, Ini 8 Tanggapan Petinggi Negara, Okezone.com, 28 Maret 2018, diakses 4 April 2018

Serangan Amien Rais yang Tuding Jokowi Ngibul, Detik.com, 20 Maret 2018, diakses 4 April 2018.

Tinggalkan Komentar