Blog entries   |  Ruang Publik Politik Indonesia, Quo Vadis

Ruang Publik Politik Indonesia, Quo Vadis

Afriadi bersama kawan2

Meneropong Masa Depan Ruang Publik Indonesia berdasarkan Perspektif Ruang Publik Habermas

Oleh: Afriadi Rosdi (Tugas Makalah Kuliah Magister STIKOM-InterStudi, Jakarta)

 

Pendahuluan

Membincang konsep Habermas tentang public sphere (ruang publik) seperti membincang sebuah utopia untuk konteks Indonesia, tapi dibutuhkan. “Utopia”, karena konsep public sphere yang diidealisasi Habermas belum pernah mewujud di Indonesia, baik pada masa lalu apalagi pada masa kini. “Dibutuhkan”, sebab ia adalah konsep ideal,  menjadi prasyarat bagi tumbuhnya kehidupan politik yang sehat dan menjunjung tinggi rasionalitas. Karena itu sudah seharusnya diupayakan mewujud di Indonesia.

Melalui tulisan singkat ini, saya mencoba menguraikan asumsi “utopia” dan “dibutuhkan” tersebut. Pertama, saya akan menguraikan konsep Ruang Publik menurut Habermas dan posisi pentingnya dalam menumbuhkan demokrasi yang sehat. Kedua, meninjau Ruang Publik dalam konteks sejarah Indonesia. Ketiga, kondisi ruang publik di Indonesia di era digital. Keempat, membincang harapan ruang publik Indonesia masa mendatang.

Ruang Publik: Era Awal

Istilah ruang publik atau –dalam bahasa Jerman – Offentlichkeit berarti ”keadaan dapat diakses oleh semua orang” dan mengacu pada ciri terbuka dan inklusif ruang ini. (F Budi Hardiman, 2009: 135)

Konsep ruang publik Habermas tidak bisa dilepaskan dari politik. Konsep ini mempunyai keterkaitan erat dengan politik karena ruang publik dirumuskan oleh Habermas terkait fungsi masyarakat warga dalam melakukan kontrol, pressure, memberikan legitimasi atau penentangan terhadap kekuasaan.

Dari bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere (diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Ruang Publik”) Habermas berpendapat bahwa Ruang Publik ditemukan pertama kali pada abad ke-17 di Eropa[1].  Ia lahir dari kelas borjuis yang muncul berbarengan dengan kapitalisme. Pada mulanya, kelas borjuis ini hanya melakukan usaha perdagangan biasa, kemudian memulai mode produksi kapitalis. Semakin lama jumlah mereka semakin berkembang. Produksi dan distribusi barang pun semakin masif dan intensif sehingga kebutuhan akan prediktibilitas, informasi, dan berita yang berhubungan dengan perdagangan pun meningkat.

Seiring pertumbuhan yang semakin kompleks, kelompok borjuis ini mulai merasakan intervensi dari kekuasaan negara lewat kebijakan atau sesuatu yang bersifat administratif. Dicatat Habermas, “Seiring dengan ini semua, mucullah regulasi terhadap proses produksi itu sendiri, sampai detail-detail terkecilnya.” (Habermas, 2015:  29).

Sehingga dikatakan Habermas, “Masyarakat sipil lahir sebagai konsekuensi logis dari otoritas negara yang di-depersonal-kan. Aktivitas-aktivitas dan ketergantungan-ketergantungan yang sebelumnya dikucilkan menjadi sekedar perekonomian rumah tangga muncul dari penginterniran ke ruang publik ini.” (Habermas, 2015: 29).

Yang diintervensi negara tak hanya persoalan produksi dan distribusi barang, tapi juga termasuk hal yang bersifat kebutuhan rumah tangga seperti pembatasan makan roti ketika terjadi kelangkaan gandum. (Habermas, 2015: 37)

Intervensi dari otoritas negara terhadap sesuatu yang bersifat privat namun mempunyai relevansi terhadap publik ini telah membentuk kesadaran dari kalangan borjuis untuk mempertahankan kepentingan mereka. Maka mereka mulai membincang persoalan publik ini dalam forum-forum publik seperti warung kopi, klub, salon, dan table societies. Pertemuan-pertemuan seperti inilah yang membentuk basis institusional dari ruang publik, sehingga Habermas menyebutnya sebagai Ruang Publik Borjuis. Mereka membahas isu-isu penting yang terentang dalam spektrum yang luas, mulai dari isu sosial, budaya, dan ekonomi.

Opini-opini terbentuk di ruang publik borjuis ini, kemudian menyebar lewat beberapa media, sehingga Habermas menyebut Ruang publik awal bersifat literer. Memang kondisi pada saat abad ke-17 tersebut, kelas borjuise adalah konsumen sekaligus produsen karya sastra ataupun media yang ada. Karya sastra yang banyak dimuat dalam buku, jurnal, dan berkala merupakan cermin dimana kelas borjuise merefleksikan norma-norma kehidupannya dan posisinya dalam masyarakat. Melalui artikulasi opini yang dicuatkan di dalam ruang publik ini tersimpan misi agar negara lebih responsif kepada ekspresi kebutuhan dan kepentingan kaum borjuis dalam opini publik.

Dilihat dari sejarah kelahirannya ini, istilah Ruang publik digunakan Habermas merujuk pada kelompok masyarakat rasional yang mandiri dari kekuasaan. Ruang publik pada dasarnya adalah ruang kelas borjuis yang semula bersifat privat, tercerai berai, tak bersatu, berkumpul bersama sebagai publik mengagregasi kepentingan publik yang nota bene mereka sendiri adalah bagian integral di dalamnya. Mereka menjadi penyeimbang bagi kekuasaan negara yang sering mengklaim diri sebagai memperjuangkan kepentingan publik, tapi dalam realitanya dirasakan oleh kelas borjuis sering mengabaikan kepentingan publik.

Bagi Habermas, ruang publik adalah arena diskursif para warganegara. Ruang publik memungkinkan pada warganegara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warganegara untuk menggunakan kekuatan argumen, untuk kemudian melahirkan opini-opini yang berguna untuk memperkuat posisi masyarakat berhadapan dengan negara, menjadi otoritas penekan bagi negara  (Hardiman, 2009: 134-135).

Dari sisi sejarah kelahiran ini kita bisa simpulkan bahwa prasyarat utama Ruang Publik Habermas adalah adanya kelompok masyarakat yang mandiri dari kekuasaan, tak terkooptasi oleh kekuasaan. Ruang publik adalah tempat dimana waga negara bisa dengan leluasa menyampaikan opini dan aspirasinya untuk mencapai sebuah konsensus. Ruang publik adalah gelanggang bagi warga negara untuk menghindar dari cengkraman negara. Di ruang publiklah waga negara memperoleh kebebasan autentiknya sebagai individu bebas, merumuskan kepentingannya baik vis a vis otoritas negara ataupun tidak.

 

Ruang Publik Politis

Habermas membedakan ruang publik dari sistem. Ruang publik yang dimaksud Habermas lebih bersifat lebenswelt (dunia kehidupan), sementara sistem merujuk pada pasar dan negara. Ruang publik otonom dari dua kekuatan sistem tersebut. Tapi ruang publik –yang terdiri dari asosiasi otonom yang terlepas dari sistem– tersebut memiliki tujuan  sosial-politis. Dengan karakter seperti ini, Habermas menyebut ruang publik juga sebagai ruang publik politis.

Ruang publik politis, menurut Habermas, adalah kondisi komunikasi yang dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas yang mengutuhkan sebuah masyarakat dalam perlawanannya terhadap sumber-sumber lain, yakni uang (pasar kapitalis) dan kuasa (birokrasi negara), agar tercapai suatu keseimbangan. Ruang publik lalu dimengerti sebagai ruang otonom yang berbeda dari negara dan pasar. Ia bicara otonom karena tidak hidup dari kekuasaan administratif maupun ekonomi kapitalis, melainkan dari sumber-sumbernya sendiri. (Hardiman, 2009: 135)

Seperti dijelaskan F. Budi Hardiman, ruang publik politis Habermas ini berhubungan dengan konsep masyarakat warga (civil society). Masyarakat warga ini mengkonkretkan konsep ruang publik secara sosiologis. Selain itu, juga memungkinkan untuk membuktikan basis organisatoris ruang publik politis  di dalam masyarakat-masyarakat kompleks yang terglobalisasi saat ini. (Hardiman, 2009: 136)

Diakui Habermas, bahwa suara dalam ruang publik tersebut tidaklah tunggal. Seiring perkembangan kelompok masyarakat, profesi yang semakin komplek, maka lahir pula ruang publik yang komplek. Kompleksitasnya tidak saja berasal dari keragaman kepentingan dalam publik itu sendiri, tapi juga adanya keinginan dari kekuasaan untuk mengintervensi ruang publik agar sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka.

Dari sisi keragaman internal, Habermas mengelompokkan ruang publik ke dalam empat kategori: Pertama, pluralitas, seperti keluarga-keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dst;  Kedua, publisitas, seperti media massa, intitusi-institusi kultural, dst;  Ketiga, keprivatan, seperti wilayah-wilayah perkembangan individu dan moral, dst; dan Keempat, legalitas seperti struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar. (Hardiman, 2009: 137)

Dari sisi kategori internal ini terlihat bahwa ruang publik tampak seperti sebuah keanekaragaman keyakinan, orientasi nilai, bentuk-bentuk kepercayaan, dan lainn-lain.

Dalam hubungannya dengan kekuasaan, Habermas mengakui bahwa ada tegangan-tegangan di ruang publik ketika berhadapan dengan politik riil.  Hal itu terlihat dari dua kategori ruang publik politis yang dibuat Habermas hubungannya dengan kekuasaan. Pertama disebutnya “ruang publik yang tidak dikooptasi kekuasaan”, yakni ruang publik yang tumbuh dari dunia kehidupan (lebenswelt). Yang kedua disebutnya “ruang publik yang dikooptasi kekuasaan”, sebagai ruang publik yang berorientasi pada wilayah-wilayah kehidupan yang telah terintegrasi secara sistematis, seperti misalnya ekonomi dan administrasi. (Hardiman, 2009: 141-142).

Aktor di wilayah jenis pertama (tak dikooptasi kekuasaan) disebut Habermas sebagai Otokhton (pribumi). Ciri-ciri dari Otokhton sebagai berikut: Pertama, berasal dari publik itu sendiri. Ia lahir dari rahim publik, bukan dari “luar”. Ia bukan aktor yang disengaja “diinjeksi” untuk tujuan-tujuan politis tertentu. Kedua, aktor tersebut tumbuh dari sumber-sumber mereka sendiri. Ia lahir dari dalam sumber-sumber otonom mereka sendiri. Ketiga, aktor tersebut mengambil bagian dalam perbanyakan dan pemeliharaan struktur-struktur ruang publik. (Hardiman, 2009: 142)

Sementara ruang publik yang dikooptasi kekuasaan didominasi oleh para aktor “pemakai” (nutzniebend). Perbedaan mereka dengan jenis pertama terletak pada poros kemunculannya dan orientasi mereka dalam ruang publik. Pertama, poros kemunculannya, bahwa mereka tidak tumbuh dari publik, melainkan muncul di depan publik. Dengan bantuan sumber luar seperti uang dan kuasa, mereka menduduki ruang publik yang sudah terbentuk. Kedua, orientasi. Keberadaan mereka di depan publik dan menduduki ruang publik adalah untuk memperalat publik. Mereka menggunakan ruang publik yang sudah ada sebagai panggung presentasi kepentingan-kepentingan mereka belaka. Kelompok “pemakai” ini tampil dalam partai-partai politik, asosiasi-asosiasi dagang, berbagai macam kelompok profesi, dsb. (Hardiman, 2009: 142)

Habermas mengidealkan ruang publik jenis pertama, ruang publik yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Kelompok ini, menurut Habermas, dapat membangun cara-cara hidup yang teremansipasi yang tidak dapat dihasilkan secara strategis oleh ruang publik yang terkooptasi kekuasaan. (Hardiman, 2009: 143)

Dengan keragaman dan kompleksitas tersebut, seberapa optimiskah Habermas dengan ruang publik bisa menjadi agregasi kepentingan publik berhadapan dengan pasar dan kekuasaan?  F. Budi Hardiman (2009, 144-146) menjelaskan hal ini secara apik. Dia membagi Habermas ke dalam dua sisi: Habermas muda dan Habermas tua.

Pertama, sisi Habermas muda bernada pesimis terhadap ruang publik. Dia melihat dinamika internal kapitalisme dan kekuasaan negara melumpuhkan ruang publik dan merontokkan struktur-strukturnya. Beberapa pernyataan pesimisme sebagai berikut: “Kepublikan seakan-akan dikembangkan dari atas untuk menciptakan aura good will pada posisi-posisi tertentu” (…) Kepublikan “melayani manipulasi publik untuk memberikan legitimasi di depan publik itu sendiri. Kepublikan yang kritis ditindas oleh kepublikan yang manipulatif.” (…) “Pekerjaan ruang publik dilakukan untuk menguatkan prestise dirinya sendiri tanpa mengangkat materi kompromi itu menjadi tema diskusi publik.”

Sementara sisi Habermas tua mengenal  peranan positif ruang publik. Ia mengamini ruang publik sebagai manifestasi keadaulatan rakyat. Dia meletakkan harapan pada kelompok-kelompok masyarakat warga. Dia percaya akan kemungkinan untuk membendung dinamika internal kapitalisme dan birokrasi dengan ruang publik yang berakar pada masyarakat warga yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan.

 

Ruang Publik di Indonesia

Ruang publik dalam konsep Habermas lahir dari rahim masyarakat Eropa yang memiliki akar sejarah borjuisme yang panjang mulai pada abad ke-17, dilanjutkan dengan revolusi industri (abad 18) hingga revolusi teknologi informasi pada abad 20 hingga sekarang. Dalam struktur masyarakat Eropa, kelompok-kelompok masyarakat mandiri, lahir dari rahim masyarakat itu sendiri, tak sulit ditemui dan tumbuh dalam banyak profesi: pertanian, sastra, perdagangan, industri, manufaktur, dan sebagainya.

Hal berbeda ditemui dalam masyarakat Indonesia. Dalam kajian yang dilakukan banyak pihak tentang masyarakat warga (civil society) di Indonesia, sulit menemukan kelompok masyarakat mandiri seperti yang tumbuh dalam masyarakat Eropa. Hal itu bukan suatu keanehan, karena bahkan ketika Eropa sudah masuk pada era revolusi industri, Indonesia masih sibuk dengan perjuangan kemerdekaan. Ketika Eropa sudah masuk pada era teknologi informasi, Indonesia masih belum selesai dengan budaya literer, sesuatu yang dilewati bangsa Eropa pada abad ke-17.

Istilah masyarakat warga (civil society) dalam khazanah politik Indonesia diartikan juga sebagai kelas menengah. Ketika istilah kelas menengah ini diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1990-an, para akademisi pun masih mengalami kegamangan mengenai siapa yang pantas disebut sebagai kelas menengah tersebut dalam konteks sosial-politik Indonesia.[2]

Diskusi mengenai kelas menengah Indonesia pada awal tahun 1990-an tersebut adalah dalam rangka mencari kelompok masyarakat yang bisa memperkuat demokratisasi di Indonesia. Kelompok yang mereka idamkan tersebut persis seperti kelompok masyarakat mandiri yang disebut Habermas sebagai masyarakat warga atau Ruang Publik. Pada tahun 1990-an tersebut, kelompok orang kaya baru –populer dengan istilah OKB—sudah mulai tumbuh dalam masyarakat. Mereka menjelma di perusahaan-perusahaan negara, multinasional, perusahaan nasional, media, perguruan-perguruan tinggi, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan sebagainya. Sehingga harapan kepada mereka disematkan dalam rangka menumbuhkan demokratisasi di Indonesia. (Zulkarnain dkk, 1993)

Jika ditilik dalam kacamata Ruang Publik Habermas, maka masyarakat warga atau civil society yang tumbuh dalam rahim sosial-ekonomi-politik Indonesia bisa dikategorisasikan ke dalam “Ruang Publik yang Terkooptasi Kekuasaan”.  Mereka bukan masyarakat warga yang lahir dari rahim masyarakat mandiri, atau bebas dari kooptasi kekuasaan.

Pertama, kelas civil society di Indonesia lahir karena kebaikan hati pemerintahan Orde Baru. Mereka mendapat privilasi dan keistimewaan dari pemerintah orde baru sehingga kemudian menjelma menjadi orang kaya baru di Indonesia. Profesi mereka mulai dari pengusaha, aktivis (kemudian menjelma jadi pejabat publik), profesional, hingga perguruan tinggi. (Tanter&Young, 1993; dan Zulkarnain, 1993). Pada masa orde baru, kelompok seperti ini jelas jauh dari idealita Habermas tentang peran Ruang Publik yang menjadi penyeimbang negara.

Kedua, kelompok LSM. Aktivis LSM atau Non-Goverment Organisation (NGO) di Indonesia sulit dipisahkan dari pendonor yang nota bene mempunyai kepentingan politik dan bisnis. Pada dasarnya, aktor-aktor dari LSM ini lebih potensial menjadi kelompok masyarakat penekan terhadap kekuasaan. Menurut Daniel S. Lev, kelompok LSM (NGO) ini adalah elemen penting dalam ideologi yang terus mencari bentuk, karena ia mengimplikasikan adanya hak dan komitmen bagi aktivitas otonom, independen dari inisiatif, bantuan, dan persetujuan pemerintah. (Lev dalam Tanter&Young, 1993: 34)  Lev betul bahwa LSM tersebut mandiri dari pemerintah, tapi Lev lupa bahwa LSM di Indonesia tidak mandiri dari kekuatan sistem yang lain, yaitu uang (pasar). Karena ketidakmandirian mereka dari segi finansial, maka mereka sulit menghindar dari membawa kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi para pendonor. Mereka tetap adalah kelompok yang terkooptasi.

Ketiga, Muslim terdidik. Dalam pertumbuhannya, kelas civil society yang tumbuh subur pada masa Orde Baru hingga sekarang adalah kelas menengah Muslim, atau muslim terdidik. Mereka membentuk asosisasi-asosiasi yang berbicara tentang kepentingan umat baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Kita mengenal organisasi seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), serta lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Hanya saja, menurut Lev, kelas muslim terdidik ini lebih banyak menaruh perhatiannya kepada isu-isu ketentraman jiwa dan tuntutan etik ketimbang kepemimpinan politik. (Lev, 1993: 35) Hal berbeda bisa kita temukan pada pasca Orde Baru tumbang, dimana kelas muslim terdidik mulai mengelompokkan diri menjadi penekan pemerintah dan kemudian membentuk partai politik seperti PKS, PAN, PKB, dan sebagainya.

Memakai perspektif Habermas mengenai ruang publik, civil society yang lahir dari rahim masyarakat muslim ini, baik pada masa orde baru maupun pasca reformasi, semuanya selalu memiliki afiliasi dengan kekuatan politik dan ekonomi. Mereka semua masuk dalam kategori “ruang publik yang terkooptasi kekuasaan.”

Dengan jenis ruang publik semacam ini, maka tipe ruang publik di Indonesia lebih dekat kepada Ruang Publik versi Habermas muda, yaitu ruang publik yang lumpuh, yang tidak bisa diharapkan dalam melahirkan diskursus-diskursus rasional yang murni berorientasi pada kepentingan publik sendiri ataupun mengontrol kekuasaan. Diskursus yang mereka hasilkan, baik yang dimunculkan di media massa, disampaikan ke parlemen, ataupun digaungkan lewat petisi, dan sebagainya, merupakan perpanjangan tangan dari pihak kepentingan tempat mereka bernaung atau yang mendanai mereka.

 

Ruang Publik Indonesia era Digital

Salah satu inti dari konsep Ruang Publik Habermas adalah adanya interaksi antar masyarakat dalam melakukan diskusi dan membahas kepentingan-kepentingan publik. Interaksi diantara mereka melahirkan  opini-opini sehingga melahirkan diskursus sebagai penyeimbang bagi opini yang dihasilkan pemerintah. Ruang publik juga berperan dalam mengawasi orotiras kuasa dan mendesakkan agenda-agenda publik kepada pemerintah.

Sebelum era digital, diskursus di Indonesia dikuasai oleh kelas menengah (seperti disebut di atas) karena mereka yang memiliki akses dan kesempatan untuk menguasai asosiasi, organisasi, maupun media. Karena sifatnya yang terkooptasi, maka diskursus yang dihasilkan relatif sepi dari menyuarakan kepentingan publik secara umum, tapi lebih dekat kepada kepentingan kekuasaan dan pasar.

Era internet telah membuka kran diskursus kepada siapapun. Era internet dengan platform kemajuan digitalnya menyediakan media komunikasi yang memungkinkan siapapun dimanapun bertukar pikiran, bersahutan opini, membentuk diskursus di ruang publik. Kalau dulu ruang publik hanya terbatas kepada beberapa orang, maka ruang publik di era digital adalah ruang maya tak berbatas.

Kecanggihan internet menyediakan ruang maya yang popular dengan istilah cyberspace. Ruang publik yang selama berabad-abad sebelumnya dikaitkan dengan komunikasi “riil” di tempat-tempat fisik, pada era digital diperluas ke cyberspace. Dunia maya menjadi tempat di mana warga negara bisa menuangkan opini dan aspirasinya, saling berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan satu kebijakan tertentu yang diambil pemerintah.

Media sosial adalah satu platform cyberspace yang palig digemari. Ia adalah wujud ruang publik yang sangat bebas dan tak terbatas. Setiap warga negara bisa menyampaikan opini, berdiskusi, secara bebas di ruang tersebut. Tak ada yang bisa membatasinya. Bahkan negara sekalipun, tak mampu mencegahnya. Jika ada kebijakan pemerintah yang tidak disetujui, publik bisa menyampaikan keberatannya di media sosial. Kritiknya bisa dibaca oleh pengguna media sosial yang lain. Mereka yang setuju dengan kritikan tersebut, bisa memperluas dan memperkuat diskursus. Ketika jumlah mereka yang sepakat ini menggelembung, maka mereka menjelma menjadi kelompok penekan meskipun satu sama lain tidak mengenal. (Andriadi, 2016: 251-254).

Menurut Fayakhun Andriadi, ruang publik baru ini memiliki kelebihan yang tidak ada pada ruang publik lama: Pertama, tidak ada batasan yang mengikat (borderless). Kedua, tidak terbatas populasi. Ketiga, steril dari intervensi dan kontrol negara. Keempat, semua orang setara, tak ada aktor yang lebih berkuasa. (Andriadi, 2016: 254-261).

Wasisto Raharjo Jati (2016), peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuat komparasi yang apik mengenai ruang publik dengan cyberspace sebagai berikut:

 

No

Parameter Ruang Publik Habermas

Ruang Publik

Cyberspace

1

Aktor Pendukung Ruang Publik Kelas Borjuasi Netizen

2

Kewarganegaraan Berbasiskan pada identitas ius sanguinis dan ius soli. Berbasiskan pada kesamaan kepentingan dan isu

3

Bentuk Ruang Publik Fasilitas umum seperti kafe, restoran, kampus, dan lain sebagainya. Sosial media
4 Fungsi Ruang Publik Komunikasi dan Advokasi Leisure dan Pleasure
5 Jangkauan ruang publik Dalam satu negara Lintas negara

Sumber: Jati (2016)

Munculnya diskursus positif di media sosial Indonesia dan menjadi alat penekan bagi kekuasaan memperlihatkan titik cerah tumbuhnya masyarakat warga seperti yang diidealkan Habermas. Efektifitas media sosial sebagai sambungan komunikasi warga negara dalam memperjuangkan hak-hak publik terlihat dalam kasus “Solidaritas Koin Prita” dan “Aksi Dukungan 1 juta Facebooker untuk Bibit-Chandra.” Setelah itu, muncul juga beragam dukungan dan penolakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik lewat petisi online, seperti petisi #SaveBaksil, protes terhadap kebijakan Walikota Bandung yang memberi izin kepada pihak swasta mendirikan bangunan di hutan kota Babakan Siliwangi. Walikota Bandung akhirnya menarik izin tersebut. Juga ada petisi #SaveTrowulan, yaitu menolak rencana mendirikan pabrik baja di kawasan Trowulan, sebuah kawasan yang dulu menjadi ibukota kerajaan Majapahit. Petisi ini pun berhasil. Dan banyak petisi lainnya yang mengindikasikan kekuatan warga negara dalam menolak kebijakan pemerintah ataupun pengusaha yang berseberangan dengan kepentingan publik. (Andriadi, 2017: bab 2).

Cyberspace bisa dimasuki oleh siapa saja. Seperti ruang publik “riil”, pihak-pihak berkepentingan melakukan beragam cara untuk menguasai diskursus di ruang maya tersebut. Terjadi kontestasi antara pihak-pihak yang berada dalam sistem (kekuasaan dan pasar) dengan masyarakat warga yang berada di wilayah lebenswelt (masyarakat warga).

Mengikuti teori ruang publik Habermas, diskursus terkait politik di cyberspace memperlihatkan kecendrungan dimana kelompok-kelompok terkooptasi lebih mendominasi dibanding  masyarakat warga yang lahir dari rahim lebenswelt. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari tingginya hasrat kekuasaan dan kelompok-kelompok yang mengincar kekuasaan (partai politik dan politisi) menggunakan media sosial sebagai alat advokasi, agitasi, dan kampanye. Kondisi masyarakat warga Indonesia yang minim aktor Otokhton, makin memudahkan pihak-pihak kekuasaan untuk menguasai dan mengendalikan opini masyarakat lewat media sosial.

Pada perkembangan terkini, juga terlihat tanda-tanda kemerosotan rasionalitas warga dalam diskursus di ruang publik maya. Alih-alih mengedepankan rasionalitas dan kekuatan argumen dalam mengontrol pemerintah dan pasar, netizen Indonesia malah berhasil dibelah oleh kelompok kepentingan politik (penguasa dan kelompok penentangnya) menjadi kelompok yang saling bertempur mengikuti isu-isu yang dikembangkan oleh pihak kepentingan. Mereka sudah ibarat pion-pion yang bebas digerakkan oleh kelompok yang berada dalam sistem. Yang dikedepankan bukan lagi rasionalitas tapi adalah emosionalitas.

Fenomena ini memang bukan fenomena khas Indonesia, tapi adalah fenomena global. Dimana rasionalitas terpinggirkan oleh emosionalitas dan hasrat. Fenomena global yang menandai era ini adalah ketika Donal Trump memenangkan kursi Presiden Amerika Serikat, Inggris keluar dari Uni Eropa, dukungan yang berkembang untuk partai politik seperti Front Nasional Prancis, yang dipimpin oleh Marine Le Pen, atau partai Liberal Belanda (PVV) yang dipimpin oleh Geert Wilders dan sebagainya. Fenomena ini dikenal dengan istilah era Post-Truth, yaitu suatu kondisi sosial politik dimana “objectivity and rationality give way to emotions, or to a willingness to uphold beliefs even though the facts show otherwise.” (objektivitas dan rasionalitas memberi jalan kepada emosi, atau keinginan untuk berpihak pada keyakinan meskipun fakta menunjukkan sebaliknya.) (Llorente, 2016: 9)

 

Quo Vadis Ruang Publik Maya Indonesia

Kecendrungan ruang publik di era digital yang jadi penguasaan pihak penguasa dengan kelompok-kelompok kepentingan adalah sebuah fenomena yang memperihatinkan yang bisa merusak peran masyarakat warga seperti diidealkan Habermas. Memperihatinkan, karena ketika sudah berada dalam penguasaan pihak kepentingan, maka masyarakat warga hanya menjadi alat-alat tunggangan untuk memuluskan agenda-agenda dan kepentingan pihak-pihak yang bersaing dalam dunia sistem. Atau –meminjam bahasa Habermas—“asosiasi-asosiasi memanipulasi opini publik tanpa harus dikontrol oleh diri mereka sendiri”; “keputusan-keputusan politis merosot menjadi bentuk-bentuk baru ‘bargaining’ yang timbul di samping bentuk-bentuk yang lebih dulu ada dari pelaksanaan kekuasaan, yakni hirarki dan demokrasi”; “Persetujuan parlemen melayani pertunjukan aspirasi partai ke dunia luar”, dan sebagainya (Hardiman, 2010: 145)

Meski begitu, harapan akan tumbuhnya aktor Otokhton yang rasional, independen, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan warga masih tetap terbuka. Ciri khas internet yang tidak bisa dikendalikan secara utuh oleh pihak penguasa maupun aktor-aktor yang terkooptasi oleh kekuasaan, selalu memberikan ruang diskursus dan opini bagi kelompok yang tak terkooptasi oleh kekuasaan.

Peran yang terlihat jelas dari aktor Otokhton Indonesia sampai sekarang  masih banyak yang bersifat reaktif, yaitu menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Selain contoh-contoh yang telah disebutkan seperti “Solidaritas Koin Prita”, “Aksi Dukungan 1 juta Facebooker untuk Bibit-Chandra”, dan petisi Online, fakta terakhir kita juga bisa masukkan sebagai contoh, yaitu penolakan terhadap UU MD3 (Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD) sehingga Presiden menolak untuk menandatangani UU tersebut. Selain melakukan perlawanan melalui dunia maya, masyarakat juga mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan poin-poin krusial dalam UU MD3 tersebut. Diharapkan pada masa-masa mendatang, netizen rasional dan tak terkooptasi ini bisa lebih responsif memainkan peran dalam mengagregasi dan mengadvokasi kepentingan publik, seperti mengusulkan Undang-Undang yang dibutuhkan publik secara umum.

Masih adanya aktor-aktor Otokhton yang lahir dari rahim cyberspace, memelihara harapan akan semakin terbentuknya kesadaran netizen dalam memainkan peran sebagai masyarakat warga yang diidealkan Habermas: rasional, mandiri, aktif melakukan advokasi dan agregasi kepentingan warga. Meski ada gempuran dahsyat dari fenomena post-truth yang meluluh-lantakkan rasionalitas dan objektivitas, keberadaan para aktor Otokhton tersebut ibarat fajar di pagi hari. Dan, ketika sang fajar sudah menyingsing, maka percayalah matahari akan terbit. **

____

REFERENSI

BUKU

Andriadi, Fayakhun. (2016). Demokrasi di Tangan Netizen: Tantangan dan Prospek Demokrasi Digital. Jakarta: RMBooks.

Andriadi, Fayakhun. (2017). Partisipasi Politik Virtual: Demokrasi Netizen di Indonesia. Jakarta: RMBooks.

Habermas, Juergen. (2015). Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis (Cetakan ke-5). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hardiman, F. Budi (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Llorente & Cuenca. (2017). The Post-Truth Era: Reality vs. Perception. Spanyol: Uno Magazine.

Tanter, Richard & Young, Kenneth (1993). Politik Kelas Menengah Indonesia. Jakarta: LP3ES

Zulkarnain, Happy Bone dkk. (1993). Kelas Menengah Digugat. Jakarta: Fikahati Aneska.

JURNAL

Jati, Wasisto Raharjo. “Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia”, dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3, No. 1, Januari 2016

Prasetyo, Antonius Galih. “Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik”, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 16, Nomor 2, November 2012.

 


[1] Ini berbeda dengan pandangan yang dikemukakan Hannah Arendt (1958) yang percaya bahwa ruang publik muncul pertama kali pada masa Yunani kuno sebagai pasar (agora) yang tersituasikan dalam negara kota (polis). (Prasetyo, 2012)

[2] Mengenai kegamangan tersebut, bisa dibaca tulisan Ariel Haryanto, Memperjelas Sosok Yang Samar, dalam buku Richard Tanter, Kennet Young, Politik Kelas Menengah Indonesia, (LP3ES, 1993)

Tinggalkan Komentar