Blog entries   |  Membaca Arah Populisme Islam di Pilpres 2019

Membaca Arah Populisme Islam di Pilpres 2019

Afriadi Rosdi

Afriadi Rosdi

Dipilihnya KH. Ma’ruf Amin sebagai Cawapres Jokowi diprediksi banyak pihak akan melemahkan isu agama di Pilpres 2019. Prediksi tersebut ada benarnya jika berpatokan pada sosok Ma’ruf Amin yang keulamaannya sudah tidak diragukan sehingga secara simplistis bisa diasumsikan akan membuat pemain isu agama seperti menepuk air di dulang jika memainkan isu tersebut. Bahkan sebaliknya, isu agama lebih bisa dimainkan oleh kelompok pendukung Jokowi –yang selama ini menjadi sasaran isu agama– untuk menyerang pasangan Prabowo-Sandi.

Tulisan ini bermaksud menyelami kemungkinan dan harapan itu dengan meneropong karakteristik gerakan populisme kanan yang merupakan fenomena global pada era sekarang.

Gerakan Populisme

Konstruksi pemikiran yang dibangun oleh setiap gerakan populisme adalah oposisi biner, yaitu mengelompokkan masyarakat ke dalam “kita” dan “mereka”. Kita dipandang sebagai kelompok utama, baik, yang harus mendapat perhatian utama dari negara. Sementara “mereka” dipandang sebagai kelompok kelas dua, buruk, dan tidak semestinya mendapat perhatian setelah kepentingan kelompok “kita” terpenuhi.

Populisme mengusung isu bahwa elite politik (pemerintah) tidak hanya gagal mewakili “kita”, rakyat utama, tetapi mereka memprioritaskan masyarakat outgroup yang mencerabut rakyat utama. Pemilih dimobilisasi ketika mereka merasa bahwa ingroup mereka dirugikan oleh outgroup (Hameleers dkk, 2018).

Proses inklusi dan eksklusi dalam komunikasi populisme, ujar Hameleers, dapat dipahami secara terang dari teori identitas sosial. Menurut teori identitas sosial, individu dapat berekspresi dan mengalami berbagai macam diri yang berbeda. Konsep-konsep diri ini dipicu secara berbeda tergantung pada konteks sosial. Dalam wacana populis, konteks sosial dapat dipahami sebagai rasa depresi yang dirasakan oleh ingroup dalam menghadapi ancaman dan krisis yang dipropagandakan oleh kelompok populis.

Sejatinya, populisme bukanlah gerakan ideologi. Seperti dijelaskan Jager & Walgrave (2005), populisme hanyalah pameran kedekatan yang mencolok dengan rakyat. Populisme merupakan bingkai komunikasi yang mengklaim dan mengidentifikasi diri sebagai Rakyat, dan berpura-pura berbicara atas nama mereka. Presentasi diri ini bisa mengambil samaran identitas yang berbeda-beda: agama, etnis, suku, penduduk asli, dll.

Dengan mengklaim rakyat, gaya komunikasi populis menekankan kedaulatan rakyat dan kehendak rakyat. Para aktor politik berbicara tentang rakyat sepanjang waktu. Kata-kata yang digunakan seperti (demi) rakyat, (demi) publik, (demi) warga, (demi) pemilih, (demi) penduduk, (demi) populasi “anu”, dan sebagainya.

Dengan mengacu pada rakyat, seorang aktor populis –partai politik, aktivis, ormas, jurnalis/media, dan netizen– mengklaim bahwa dia peduli dengan keprihatinan masyarakat, bahwa dia terutama ingin membela kepentingan rakyat, bahwa dia tidak terasing dari publik melainkan tahu apa yang diinginkannya. Semboyan mereka adalah “saya mendengarkan Anda karena saya berbicara tentang Anda.” (Jagers & Walgrave, 2005).

Di era sekarang, model populisme yang berkembang adalah populisme kanan. Isu yang mereka mainkan adalah isu-isu yang bersifat sentimen serta mengeksplorasi ketakutan. Isi dari varian isu sentimen tersebut disesuaikan dengan geopolitik negara bersangkutan. Prancis, Amerika Serikat, Belanda, Austria –sekedar misal– memainkan isu anti-imigran dengan eksplorasi ketakutan, seperti imigran menjadi sebab meningkatnya kejahatan, pengangguran, terorisme, ketahanan ekonomi negara menjadi rendah, dan sebagainya.

Di Indonesia yang berkembang adalah populisme Islam, yaitu memainkan narasi memperjuangkan kepentingan umat Islam yang selama ini diabaikan oleh negara. Seperti disebutkan Vedi R Hadiz (2018), idiom budaya yang terkait dengan Islam dibangun untuk mobilisasi dukungan publik dalam kontes kekuasaan dan sumber daya berdasarkan identitas politik berbasis ummah. Ketakutan yang dieksplorasi adalah penguasaan ekonomi oleh kelompok minoritas (Cina), politik lebih dikuasai oleh kalangan abangan dan non-muslim, memberikan ruang hidup pada PKI, kaum muslim semakin dipinggirkan, dan sebagainya.

Isu agama yang dimainkan oleh populisme Islam, seperti penistaan agama, kriminalisasi ulama, pro-kafir, dan sebagainya hanyalah bagian kecil dari isu besar, yaitu tersisihnya umat Islam dari sumber daya politik dan ekonomi sehingga kekuasaan harus direbut.

Merebut Kekuasaan

Seperti saudaranya sesama gerakan populisme di dunia, populisme Islam di Indonesia juga bukan gerakan ideologi. Populisme Islam hanyalah komunikasi kerakyatan untuk merebut kekuasaan. Karena bukan ideologi, mereka bisa bergabung dengan siapa saja. Sekadar contoh, Pilkada Jakarta 2017 menunjukkan secara jelas bagaimana populisme Islam –merujuk Vedi R Hadiz (2018)– melayani kepentingan elite ketimbang mendorong agenda politik untuk membangun tatanan ekonomi-politik yang menyejahterakan “umat”. Mereka memberi ruang kepada siapa saja selama mempunyai kesamaan misi politik. Bahkan, kelompok populis Islam juga tidak segan membangun kongsi pragmatis dengan konglomerat Cina non-muslim, yang dalam retorika mereka sendiri berada di luar horizon subjek politik Islam (umat).

Aktor utama populisme Islam Indonesia dan masyarakat yang terhubung dengannya mayoritas berasal dari lintas kelas (kaya, miskin, berpendidikan tinggi, rendah) dan lintas profesi (pengusaha, guru, dosen, pengacara, PNS, dll). Tetapi, mereka memiliki kesamaan dalam paham keagamaan, yaitu konservatif dan anti-pluralis (Hadiz, 2018). Mereka tidak saja tidak bisa bertoleransi dengan masyarakat beda agama, tetapi juga dengan sesama muslim. Mereka sangat gampang mencap saudara sesama muslim yang berbeda paham keagamaan sebagai munafik, kafir, murtad, atau fasik.

Populisme Islam akan tetap istiqamah dalam garis perjuangan politik dan isu ummah-nya meski harus berhadapan dengan Ma’ruf Amin. Ada tiga hal utama yang mendasari itu. Pertama, kelompok kekuatan yang berada di sisi atau di belakang Jokowi mereka angga, tidak bersahabat dengan Islam. Jokowi dikelilingi oleh kaum abangan, muslim KTP, non-muslim dan pengusaha-pengusaha Cina. Mereka ini selamanya akan mengeksklusi, menghambat, dan menyisihkan umat Islam dari persaingan ekonomi dan politik.

Bagi populisme Islam, kelompok di sisi dan di belakang Jokowi tersebut selamanya akan memusuhi dan melemahkan Islam. Tak ada masa depan Islam bersama mereka. Narasi politik kedekatan, bersahabat, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam yang dibangun tak lebih sekadar pemanis bibir, panggung depan politik. Sementara pangung belakang, praktik sebenarnya, bertolak belakang seratus delapan puluh derajat. Diangkatnya Ma’ruf Amin sebagai Cawapres dipandang populisme Islam sebagai strategi politik pragmatis Jokowi untuk menghadang isu agama, serta mengelabui umat Islam; seolah-olah berpihak pada kepentingan umat Islam, memuliakan ulama, padahal sejatinya adalah politik pemanfaatan.

 

Alasan kedua, Ma’ruf Amin berasal dari NU. Kelompok konservatif-anti-pluralis memposisikan NU sebagai batu sandungan dalam meraih cita-cita politik keumatan yang mereka gariskan. NU dilihat secara pejoratif. NU dicap sebagai bunglon, bekerja sama dengan siapa saja untuk sekadar mengejar kekuasaan dengan melupakan agenda perjuangan politik umat Islam. Karena itu, sulit mengharapkan kelompok populisme Islam berdiri di belakang barisan NU dalam politik.

Alasan ketiga, dan ini paling substantif, bahwa tujuan politik kelompok populisme Islam Indonesia selama ini adalah menjatuhkan citra dan personal branding Jokowi agar bisa dikalahkan dalam Pilpres 2019. Opini umat digiring, bahwa menjatuhkan Jokowi adalah pintu masuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dan ekonomi umat Islam. Perjuangan itu sudah dilakukan secara simultan dan konsisten sejak Pilpres 2014, kemudian mendapat momentum bagus pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilkada Serentak 2018, dan bergaung terus menjelang pendaftaran Capres-Cawapres 2019.

Karena itu, diangkatnya sosok ulama sebagai Cawapres Jokowi tidak akan melemahkan perjuangan politik populisme Islam untuk menjatuhkan Jokowi. Mobilisasi emosi umat Islam akan tetap dilakukan. Narasi politik yang dibangun tetap dalam koridor untaian bahasa ummah, bahasa agama. Hanya saja titik-tekan poinnya akan mengalami pergeseran. Isu seperti kriminalisasi ulama dan penistaan agama akan jarang terdengar. Ia akan diganti dengan isu terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik umat Islam, dan itu sudah mulai dimainkan sejak awal deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno.

Saya sedang penasaran menunggu isu-isu yang akan didendangkan kelompok populisme Islam selama tujuh bulan ke depan (Agustus 2018-April 2019). Dan, pasti meriah karena Prabowo-Sandiaga Uno beserta tim konsultan politik dan para buzzer-nya adalah bagian utuh dari populisme Islam di Pilpres 2019 ini.

*Afriadi Rosdi mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Politik STIKOM-InterStudi, Direktur RMBooks

*Dipublikasi di Kolom Detik.com, 16 Agustus 2018

Tinggalkan Komentar