Neneng Hasanah, tersangka kasus penyuapan Meikarta, menyebut nama Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesaksiannya. Bupati Bekasi itu mengaku sempat diberi arahan oleh Mendagri agar membantu perizinan proyek Meikarta.

“Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya ‘tolong perizinan Meikarta dibantu,” ujar Neneng. “Kemudian saya sampaikan, ‘baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku,” lanjut Neneng dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1/2019).

Kesaksian Neneng ini kemudian menjadi perbincangan publik, dan liar. Banyak yang berprasangka negatif kepada Mendagri. Ada yang meminta Mendagri mundur dari jabatannya. Sebagian lagi bahkan mengaitkannya dengan istana. Sangat liar.

Kata kunci dari omongan Mendagri yang ditangkap Neneng adalah “tolong perizinan Meikarta dibantu.” Jika dicermati secara teliti, tak ada kata yang melanggar hukum dalam pesan Mendagri tersebut. Itu pesan normatif belaka. Karena, adalah tugas dari semua kepala daerah untuk mepermudah izin proyek apapun di daerahnya, selama tidak melanggar perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Dan, itu pula yang disampaikan Neneng sebagai jawaban kepada Mendagri, “baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Dalam perjalanannya, ternyata Neneng menjadikan perizinan Meikarta sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan, memperkaya diri, sehingga harus berurusan dengan KPK. Pertanyaannya, kenapa Neneng harus menerima suap dalam membantu izin Meikarta itu? Bukankah dia sendiri yang bilang bahwa yang penting sesuai aturan yang berlaku? Dan, apakah Mendagri harus ikut bertanggung jawab karena pelanggaran hukum yang dia lakukan ?

Tafsiran Keliru, Tafsiran Tepat

Terkait hubungan Neneng dengan pesan Mendagri ini, saya jadi teringat akan sebuah cerita. Syahdan, seorang pengusaha sedang berjuang melawan sakit yang dideritanya. Tetapi menurut analisa dokter, sebentar lagi dia akan meninggal. Menyadari hal tersebut, sang pengusaha memanggil dua anaknya ( si A dan si B ) yang akan mewarisi perusahan dan kekayaannya.

Didampingi sang istri, dia berpesan kepada anaknya. “Anakku, ayah akan membagi perusahaan fifty-fifty kepada kalian berdua. Agar kalian bisa sukses seperti ayah, maka ada dua hal yang harus kalian ingat. Pertama, jangan pernah menagih hutang. Kedua, jangan pernah terkena sinar matahari baik ketika berangkat maupun pulang dari tempat usaha.” Kedua anak berjanji kepada ayahnya akan melaksanakan perintah tersebut. Dan sang pengusaha pun menghembuskan nafas terakhirnya.

Dua tahun berlalu, sang ibu mengunjungi kedua anaknya. Pertama dia mengunjungi si A.

“Bagaimana usahamu?”

“Bangkrut,” jawab si A. “Kenapa bisa begitu,” tanya ibunya.

“Karena saya melaksanakan perintah ayah. Pertama, setiap orang yang berhutang kepadaku tak ada yang mau bayar, dan sesuai perintah ayah, saya tidak pernah menagihnya. Kedua, saya harus naik taksi ketika berangkat ataupun pulang kantor untuk menghindari sinar matahari. Kalau naik motor, pasti kena sinar matahari. Akhirnya, pengeluaran saya membengkak untuk ongkos taksi. Akhirnya, karena patuh melaksanakan perintah ayah, keuangan perusahaan dan kekayaan saya habis,” ujar si A menjelaskan.

Sang ibu hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar jawaban anaknya, kemudian pamit untuk berkunjung ke rumah si B.

“Bagaimana usahamu,” tanya si Ibu ketika sudah bertemu dengan si B.

“Usaha saya berkembang pesat, Bu. Bahkan aset saya lima kali lebih besar dibanding warisan ayah dulu,” jawabnya.

“Kok bisa begitu,” tanya ibunya.

“Saya mengikuti nasehat ayah. Pertama, karena ayah melarang menagih hutang, maka saya tidak pernah memberikan pinjaman kepada siapa pun, kecuali kepada pelanggan yang benar-benar bisa dipercaya, dan jumlahnya hanya 1%, itu pun dengan pembayaran bank. Kedua, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit, dan pulang setelah matahari terbenam agar tidak terkena sinar matahari seperti pesan ayah. Jadi, waktu saya untuk mengurus perusahaan lebih panjang,” ujar si B.

Ibunya mengangguk-angguk bangga mendengar penjelasan si B.

Resiko Penerima Pesan

Perintah Mendagri kepada Neneng bisa diibaratkan seperti perintah ayah kepada anaknya tersebut. Perintah yang bersifat umum. Pelaksanaannya tergantung kepada tafsiran atau pemahaman si penerima terhadap pesan yang dia terima. Jika menafsirkannya secara tepat, maka hasilnya bisa seperti si B, menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi jika ditafsirkan secara keliru, apalagi diselingi niat melawan aturan, maka hasilnya bisa negatif.

Dan, si pemberi pesan tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap apapun tafsiran dan pilihan tindakan dari si penerima pesan. Yang bisa dilakukan oleh si pemberi pesan adalah, dia akan geleng-geleng kepala kalau pesannya ditafsirkan secara keliru, dan mengangguk-angguk puas kalau pesannya dilaksanakan secara tepat dan memberi manfaat besar.

Sebagai tambahan contoh untuk memperkuat pemahaman, pesan yang dibawa oleh kitab Suci pada dasarnya tak ada yang buruk, semuanya bertujuan baik untuk seisi alam. Akan tetapi, tafsiran manusia terhadap isi pesan Kitab Suci tersebut bisa berbeda-beda, dan hasil perilaku yang ditimbulkannya pun berbeda-beda. Jika kitab Suci ditafsirkan secara keliru, maka manusia bisa menjelma menjadi lebih ganas dibanding binatang, membunuh sesama manusia secara keji atas nama Kitab Suci dan agama. Tetapi jika ditafsirkan secara tepat dan benar, maka Kitab suci itu bisa menghasilkan manusia yang lebih mulia dibanding Malaikat sekalipun, membawa manfaat kepada semua alam.

Apapun hasil tafsiran terhadap Kitab Suci dan akibat yang ditimbulkannya, Kitab suci tidak bertanggung jawab atas semua itu. Semua tanggung jawab ada pada umat tersebut. Jika menafsir secara keliru dan menghasilkan perilaku keliru, maka dia akan mendapat ganjaran neraka dan azab dari Tuhannya, atau pun mendapat hukuman dari negara. Sebaliknya, jika menafsir secara benar dan menghasilkan perilaku yang benar dan bermanfaat, maka dia akan mendapat ganjaran sorga dan rahmat dari Tuhan.

Dengan argumen tersebut, maka adalah keliru jika publik sekonyong-konyong menimpakan kesalahan kepada Mendagri hanya karena penggalan kesaksian Neneng tersebut. Mendagri tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap kekeliruan yang dilakukan Neneng dalam menafsir perintah yang dia berikan. Dan, Neneng bertanggung jawab secara penuh terhadap kekeliruan yang dia perbuat, baik karena salah tafsir, atau bisa juga sengaja salah dalam menafsir karena motif memperkaya diri. Wallahu’alam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.