Oleh: Dr. Idham Holik, M.Si. *

Kecanggihan teknologi internet pada awalnya sangat menjanjikan buat perkembangan demokrasi, tetapi dalam faktanya, internet telah dibajak dan dikendalikan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dibuktikan oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard (2019) dari Oxford Internet Institute, Universitas Oxford. Pada 26 September 2019, mereka telah mempublikasikan temuan riset The Computational Propaganda Project dengan judul The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. 

Hasil riset setebal 23 halaman tersebut telah mengejutkan publik internasional termasuk Indonesia. Temuan mereka atas Indonesia sebagai salah satu dari 70 negara yang diteliti yaitu dimana politisi, partai politik, dan kalangan swasta (private contractors) di Indonesia telah menggunakan jasa politik pasukan siber (cyber troop) atau pendengung (buzzer) untuk kepentingan tertentu dan dengan bayaran yang cukup mahal.

Temuan riset tersebut telah memantik diskursus peran negatif pasukan siber bagi demokrasi Indonesia. Apalagi kini sedang berkembang isu negatif peran pasukan siber dalam konter opini publik aksi gerakan sipil (mahasiswa dan pelajar) yang menentang UU KPK dan RUU KUHP di akhir September 2019. Mereka telah mengkultivasi “racun mematikan” (deadly poison) bagi demokrasi digital Indonesia melalui propaganda komputasional. Oleh karena itu, mari kita kenali dengan baik bagaimana propaganda komputasional (computational propaganda) berkerja.

Mengenal Propaganda Komputasional

Menurut Bradshaw dan Howard, selama dua tahun terakhir, penggunaan propaganda komputasional selama pemilu meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 150%, dari 28 negara pada 2017, 48 negara pada 2018, dan menjadi 70 negara pada 2019. Dalam kampanye elektoral, propaganda tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi media sosial secara terorganisir. Dengan demikian propaganda ini menjadi bagian dari praktek “Firehose of Falsehood” Propaganda (Propaganda Semburan Kebohongan).

Pasukan siber yang mengorganisasikan kampanye daring (online campaign) dengan basis propaganda tersebut biasanya bekerja sama dengan subkultur internet, kelompok pemuda, kolektif peretas, gerakan pinggiran, influencer atau persuader media sosial, dan relawan yang secara ideologis mendukung perjuangan mereka. Kerja kolaboratif tersebut telah menjadikan pasukan siber semakin kuat dalam serangan dan pertahanannya. Itulah kenapa seringa kali praktek propaganda ini disebut sebagai peperang daring (online warfare).

Walaupun masa kampanye Pemilihan Serentak 2020 masih lama, yang dimulai 11 Juli – 19 September 2020 (atau selama 71 hari), temuan riset tersebut menjadi peringatan politik (political alarm) untuk warganet Indonesia, khususnya di 270 daerah yang saat ini sudah memasuki tahapan penyelenggaran Pemilihan Serentak 2020. Berpotensi besar propaganda tersebut akan digunakan kembali oleh pihak tertentu dengan mempekerjakan pasukan siber dalam rangka memenangkan pemilihan atau menyerang lawan politik dalam pemilihan –sama seperti yang telah terjadi di Pemilu Serentak 2019.

Kini propaganda tersebut telah menjadi bagian ekosistem informasi digital yang bersifat pervasif. Warganet yang rendah literasi informasi dan medianya sangat berpotensi terdampak yang bisa menjadikan mereka sebagai well-manipulated voters –pemilih termanipulasi dengan baik. Melalui diseminasi sistematis dan massif informasi termanipulasi di media sosial, nalar politik pemilih dirusak. Apalagi Indonesia memiliki populasi yang cukup besar warganet Gen Z yang rentan terkultivasi pesan viral propaganda tersebut.

Propaganda tersebut merupakan varian baru dari jenis propaganda politik yang kini sedang menjadi fenomena politik mutakhir dan sebuah bidang kajian yang sedang berkembang (an emerging field of study). Masih banyak publik yang belum memahami apa itu propaganda tersebut. Pengetahuan tentang jenis propaganda ini penting untuk melengkapi literasi media dan informasi politik yang menjadi prasyarat berdemokrasi digital yang sehat.

Propaganda komputasional adalah propaganda yang menggunakan algoritma, otomasi, dan kurasi manusia untuk secara sengaja mengelola dan mendistribusikan informasi yang menyesatkan (misleading information) melalui jaringan media sosial (Wooley & Howard, 2016). Melalui propaganda komputasional di media sosial, pasukan siber mentargetkan pengguna kaptif media sosial dengan informasi termanipulasi dan misinformasi digital. Operasi mereka disebut dengan istilah PsyOps atau InfoOps (Wooley & Howard, 2019:4-5). Mereka bertujuan untuk meneguhkan agenda politiknya dengan cara menyebarkan gagasan politik termanipulasi dengan maksud membentuk sikap, opini, dan perilaku publik yang seperti mereka inginkan.

Berdasarkan hasil riset Bradshaw dan Howard (2019), dalam operasinya, pasukan siber menggunakan akun palsu (fake accounts). Ada tiga jenis akun tersebut yaitu human accounts (akun manusia), bot account (akun robot), dan cyborg accounts (akun siborg). Selain itu juga mereka menggunakan hacked or stolen accounts (akun retasan atau curian). Temuan mereka di 70 negara didapati bahwa pasukan siber menggunakan 87% akun manusia, 80% akun robot, 11% akun siborg, dan 7% akun retasan atau curian. Khusus di Indonesia, mereka hanya menggunakan dua jenis akun palsu tersebut yaitu akun robot dan manusia.
Pada umumya, ada lima tipologi startegi pesan dan valensi propaganda komputasional yaitu (1) menyebarkan propaganda pro-pemerintah atau pro-partai (pro-government or pro-party propaganda); (2) menyerang oposisi (attacking the opposition) atau melakukan kampanye kotor (smear campigns); (3) mengalihkan pembicaraan atau kritik dari isu-isu penting; (4) menggerakan (driving) dan mempolarisasi (polarization) pengguna warganet; dan (5) menekan partisipasi melalui seragan atau pelecehan pribadi. Khusus di Indonesia, sepanjang 2019, partai politik, politisi, dan pihak swasta memainkan tipologi pertama, kedua, dan keempat tersebut.

Pabrikasi Elektabilitas

Merujuk pada buku Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media karya Edward S. Herman & Noam Chomsky (1988), dahulu media massa atau media berita sangat berkuasa atas opini publik. Media massa merupakan lembaga ideologis yang efektif dan kuat yang menjalankan fungsi propaganda yang mendukung sistem (a system-supportive propaganda function) dengan cara menginternalisasi asumsi-asumsi media kepada khalayak yang diterima tanpa paksaan dan sukarela. Media massa menjadi the manufacturer of consent (produsen persetujuan).

Kini di era propaganda komputasional, peran tersebut diambil alih oleh pasuk siber. Melalui berbagai jaringan piranti dan platform, pasukan siber memanipulasi opini publik warganet untuk mendukung politisi tertentu. Pasukan siber berupaya memproduksi konsesus (manufacture consensus) atas gagasan atau kebijakan tertentu dengan tujuan menciptakan efek kereta penarik (a bandwagon effect) (Woolley & Gulbeault, 2017).

Dalam pemilu atau pemilihan, efek kereta penarik dikarakteristikan dengan semakin meningkatnya dukungan elektoral pemilih kepada kandidat yang diasumsikan akan memenangkan pemilu. Efek kereta penarik juga ditandai dengan adanya opini mayoritas pemilih yang menyukai kontestan elektoral tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, pasukan siber tidak segan mempublikasikan fake polls (polling palsu) untuk memperkuat pesan termanipulasi propaganda komputasional.

Ruang publik (public sphere) media sosial termanupulasi dan tidak hanya pemilih yang dirugikan tetapi juga demokrasi itu sendiri. Wajar saja, jika Siva Vaidhyanathan (2018) seorang Professor Studi Media di Universitas Virgina dengan pemikiran kritis menulis buku Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy. Facebook telah menjadi sebuah mesin yang mendistribusikan propaganda ke jutaan orang. Facebook telah mengalihkan perhatian penggunanya dari masalah-masalah penting kepada hal-hal yang membangkitkan kebencian dan kafanatikan, mengikis keparcayaan sosial, merusak jurnalisme yang mulia, dan hal-hal negatif lainnya berbasikan informasi termanipulasi. Facebook telah merendahkan demokrasi. Jangan biarkan ini terus terjadi. Mari selamatkan demokrasi partispatori (participatory democracy) Indonesia dari serangan propaganda komputasional.

Mari Selamatkan Demokrasi Partisipatoris

Mengantisipasi serangan operasi pasukan siber dalam Pemilihan Serentak 2020, tidak sekedar pengawasan media sosial yang ditingkatkan oleh lembaga yang memiliki otiritas menurut regulasi, tetapi juga gerakan masyarakat sipil harus dilakukan secara massif dan sistematis.

Melawan serangan pasukan siber dibutuhkan kerja kolaboratif (collaborative works) semua pihak yang memiliki komitmen melindung wargnet atau pemilih. Cekfakta.com adalah contoh inspiratif dari sebuah proyek kolaboratif di Indonesia yang layak kita semua apresiasi. Proyek kolaboratif tersebut bertujuan untuk melindungi warganet terpapar secara massif dan sistematis informasi termanipulasi dalam bentuk berita falsu (fake news), kabar bohong (hoax), dan disinformasi yang didiseminasi oleh pasukan siber.

Gerakan menyehatkan ruang publik media sosial merupakan sebuah gerakan yang mesti lakukan oleh siapapun. Gerakan ini diawali dari mengedukasi warganet dengan literasi media atau literasi informasi. Ini merupakan jalan menuju penguatan demokrasi partisipatori di Indonesia.

Mari jadikan internet sebagai ruang publik yang sehat seperti apa yang dikemukakan oleh filosof Jerman, Jurgen Habermas (1997:105), dimana ruang publik sebagai sarana opini publik terbentuk tanpa paksaan dan publik dapat mengekspresikan pandangannya.

Berkomunikasi politik di ruang publik mensyaratkan kebebasan berpendapat tanpa distorsi informasi termanipulasi dan pengarahan politik sistematis. Warganet berhak atas informasi yang terpercaya (trusted information), sebagai sumber rujukan mereka berpendapat dan berdiskusi. Dalam perspektif persuasi komunikasi politik, sebenarnya, para kandidat beserta timnya dapat menjadikan ruang publik sebagai sarana kontestasi gagasan politiknya dan warganet sebagai pemilih dapat dengan bebas menilai dan mendukungnya sebagai basis keputusan pilihan elektoralnya.

Ruang publik yang sehat dipastikan akan menurunkan apatisme politik pemilih dan meningkatkan kesadaran politik pemilih untuk berpartisipasi dengan aktif dan cerdas dalam Pemilihan Serentak 2020. Oleh karena itu, mari kita sukeskan penyelenggaran Pemilihan Serentak 2020.
Referensi:

Bradshaw, S. & Howard, P. N. (2019). The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Working Paper 2019. 2. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda.

Habermas, Jurgen (1997) ‘The public sphere’, in Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds) Contemporary Political Philosophy: An Anthology, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 105–108.

Herman, E.S & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books

Vaidhyanathan, S (2018). Anti-Social Media: How Facebook Disconnects Us and Undermine Democracy. New York: Oxford University Press

Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2016). Automation, Algorithms, and Politics| Political Communication, Computational Propaganda, and Autonomous Agents— Introduction. International Journal of Communication, 10(0), 9.

Woolley, S. C., & Guilbeault, D. (2017). Computational Propaganda in the United States of America: Manufacturing Consensus Online (Computational Propaganda Working Paper Series No. 2017.5) (p. 37). Oxford, United Kingdom: Oxford Internet Institute, University of Oxford.

Wooley, S. C. & Howard, P. N. (Edts.) (2019). Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media. New York: Oxford University.[]

—— *Dr. Idham Holik, M,Si., (Dosen PascaSarjana beberapa Perguruan Tinggi / Anggota KPU Jawa Barat)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.